BUKITTINGGI — Pada Rabu, 30 September 2026, Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumatera Barat, Dr. (c). Riyan Permana Putra, S.H., M.H., mengingatkan kembali dinamika politik Sumatera Barat ketika sejumlah kepala daerah menyatakan dukungan kepada Joko Widodo dalam Pilpres 2019.
Riyan menyebut, sedikitnya 12 kepala daerah di Sumatera Barat pernah secara terbuka mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf Amin. Berdasarkan catatan ANTARA, deklarasi tersebut dilakukan pada 9 April 2019.
“Ini bagian dari sejarah politik Sumatera Barat. Ada 12 kepala daerah yang ketika itu menyatakan dukungan kepada Pak Jokowi. Hari ini situasinya sudah berubah, Pak Jokowi sudah secara terbuka menjadi bagian dari PSI,” ujar Riyan.
Dua belas kepala daerah yang tercatat memberikan dukungan tersebut yakni Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni, Bupati Dharmasraya Sutan Riska, Bupati Pasaman Yusuf Lubis, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi, Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet, Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi, Bupati Solok Gusmal, Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran, Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, Wali Kota Solok Irzal dan Wali Kota Pariaman Genius Umar.
Menurut Riyan, perjalanan politik tersebut menunjukkan bahwa pilihan politik seseorang maupun tokoh daerah dapat mengalami perubahan sesuai dengan dinamika zaman.
“Dulu banyak kepala daerah di Sumbar yang berdiri bersama Pak Jokowi dalam kontestasi politik. Sekarang Pak Jokowi memilih PSI sebagai rumah politiknya. Ini dinamika demokrasi yang harus kita hormati,” katanya.
Riyan menegaskan bahwa Jokowi telah mengumumkan secara terbuka dirinya menjadi bagian dari PSI. Jokowi menyatakan telah menjadi anggota PSI sejak 14 Oktober 2025 dan memperlihatkan KTA PSI dalam Rakorda PSI Kota Bandung pada September 2026.
“Bagi saya, ini bukan sekadar soal perpindahan atau pilihan partai. Ini bagian dari perjalanan politik Pak Jokowi. Dan sebagai kader PSI, tentu saya menyambut baik kehadiran beliau di rumah politik yang sama,” ujar Riyan.
Ia juga mengajak masyarakat Sumatera Barat melihat dinamika tersebut secara dewasa dan tidak menjadikan perbedaan pilihan politik sebagai alasan untuk memutus hubungan sosial.
“Demokrasi itu bukan soal semua orang harus memiliki pilihan yang sama. Yang penting kita tetap menjaga persaudaraan, menghormati pilihan politik masing-masing dan bekerja untuk masyarakat,” tutup Riyan.
Leave a Reply